Perjanjian New York

Perjanjian New York

Berisi

• Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA atau penyelenggara pemerintahan sementara PBB paling lambat 1 Oktober 1962
• Pasukan Indonesia telah ada di Irian Barat berada di bawah UNTEA, sedangkan pasukan Belanda secara berangsur-angsur dipulangkan
• Bendera Indonesia mulai dikibarkan disamping bendera PBB sejak 31 Desember 1962
• Indonesia secara resmi akan menerima pemerintahan atas Irian Barat dari UNTEA selambat-lambatnya 1 Mei 1963
• Indonesia wajib menyelenggarakan PEPERA (penentu pendapat rakyat) paling lambat 1969

Kilas Peristiwa

        Perjanjian ini merupakan usaha Indonesia untuk mengembalikan dan menjadikan status Irian barat sah dan jelas bagi Indonesia. Perjanjian ini merupakan buntut dari perjanjian KMB (konferensi meja bundar) di Den Haag yang menjelaskan bahwa pengakuan mengenai Irian Barat akan di gagas ulang dan diselesaikan setahun kemudian. Perjanjian ini ditandatangani pada 15 Agustus 1962 dengan perantara UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority). 

          Jauh hari pada tanggal 14 Agustus 1962 Indonesia telah mengerahkan militernya dengan kekuatan optimum guna meraih Irian Barat dan mengusir Belanda. Terdapat beberapa peristiwa heroik, diantaranya perang di laut Arafuru yang mengakibatkan Komodor Yos Sudarso meregang nyawa. USA yang tahu akan kekuatan Indonesia dan takut akan mengenai intervensi UNI SOVIET terhadap Papua Barat segera berkonsolidasi dengan PBB untuk membentuk UNTEA.

         1 Oktober 1962 bendera PBB dikibarkan di tanah mutiara hitam dan kemudian bendera tersebut digantikan oleh bendera Indonesi pada tanggal 31 Desember 1962. Kemudian pada tanggal 1 Mei 1963 Papua Barat resmi berada dibawah pangkuan dan naungan ibu pertiwi. Pada tanggal tersebut pula UNTEA berakhir dan pemulangan tentara-tentara Belanda dilaksanakan. Setelah melekukan PERPERA 1969. PBB membentuk UNSF (Uited Nations Security Force) untuk menjamin proses interegrasi Papua Barat berjalan sesuai prosedur. Pemilihan Gubenur pun telah dilaksankan dengan mengangkat E. J. Bonay sebagai Gubernur pertama, hal ini menggambarkan bahwa roda kehidupan Papua Barat telah berjalan.

        

Posted in: Perjanjian